Sabtu, 28 Maret 2009

KEMISKINAN DALAM PANDANGAN AGAMA HINDU

KEMISKINAN DALAM PANDANGAN MASYARAKAT/KEBUDAYAAN BALI DAN AGAMA


Oleh: Ida Ayu Tary Puspa

Na thwaham Kamaye Rajyam, Na Swargam napnu arbhawam kamaye Dukha thapthamam, Praninam aarrthi naasanam (Bhagawata Purana)

Artinya:

Ya Tuhan saya berdoa bukan untuk memohon kedudukan dalam kerajaan, bukan pula untuk memohon Sorga atau menjelma sebagai manusia yang hebat. Saya hanya memohon berikanlah saya kekuatan dan kesempatan untuk mengabdi pada mereka yang menderita.


Pengantar

Kemiskinan ada di sekitar kita dan menjadi masalah krusial negara-negara di dunia lebih-lebih bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. Menurut Badan Pusat Statustik (BPS) sebanyak 16,7 % dari total penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi kemiskinan. Yang masuk dalam kategori itu adalah mereka yang berpenghasilan kurang dari 1,55 dolar AS per hari atau setara dengan Rp 15.000.

Sebelumnya Bank Dunia melansir terdapat 108,79 juta orang atau 49 % dari total penduduk Indonesia berada dalam kondisi miskin dan rentan jadi miskin. Menurut Bank Dunia kalangan ini hidup kurang dari 2 dolar AS atau Rp 19.000 per hari. Akibat krisis global saat ini, angka kemiskinan dan pengangguran potensial naik.

Masyarakat Bali sebagai bagian masyarakat Indonesia juga mengalami hal yang sama.. Realitas ini perlu mendapat penanganan yang serius dari semua elemen masyarakat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dalam mengentaskan kemiskinan sesuai amanat konstitusi UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jika pemerintah melalaikan masalah kemiskinan berarti pula pelanggaran terhadap konstitusi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Penanggulangan kemiskinan menjadi keharusan bagi pemerintah karena melalui konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menghasilkan Deklarasi Milenium Development Goals (MDGs) untuk mencpai kesejahteraan penduduk tahun 2015.

MDGs telah menghasilkan delapan kesepakatan yang meliputi: (1) memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar yang universal (pendidikan untuk semua), (3) mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan erempuan, (4) mengurangi jumlah kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, (6) memerangi HIV/AIDS dan penyakit lainnya, (7) menjamin kesehatan lingkungan, dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Muliawan, 2007). Dari delapan butir MDGs di atas, kemiskinan dan kelaparan termasuk gender dan pemberdayaan perempuan merupakan tantangan global untuk mengentaskannya termasuk untuk pemerintah Indonesia dan Bali.Pengentasan kemiskinan telah diupayakan baik oleh pemerintah Indonesia maupun Bali melalui Usaha Ekonomi Desa (UED), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Itulah upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan terutama dari sisi ekonomi. Akan tetapi ternyata masyarakat Bali dengan kebudayaan Bali yang dijiwai agama Hindu pun tidak terlepas dari yang namanya kemiskinan baik itu kemiskinan struktural, kultural, dan rohani.


Kemiskinan dalam Masyarakat/Kebudayaan Bali dan Agama Hindu

Kemiskinan dapat didefinisikan secara luas maupun sempit. Dalam pengertian yang sederhana kemiskinan dapat diterangkan sebagai kurangnya pemilikan materi atau ketidakcukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu dalam arti yang lebih luas kemiskinan dapat meliputi ketidakcukupan yang lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya kesempatan kerja dan, keterbatasan akses terhadap berbagai hal dan lain-lain.

Di Bali kehidupan antara agama Hindu dengan budaya setempat tampak bersinergi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Agama Hindu menempati posisi sebagai jiwa dan sumber nilai budaya Bali. Dinamika agama Hindu dan budaya Bali menelorkan berbagai nilai budaya dan kearifan lokal yang ditengarai mampu mengantasipasi dampak negatif globalisasi, utamanya di bidang moralitas, kemisikinan dan kebodohan, semakin berkurangnya lahan pertanian, dan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia Bali (Titib, 2006: 116).

Dewasa ini masyarakat dan kebudayaan Bali menghadapi tantangan globalisasi seperti yang dikemukakan Ardika (2005:18) dengan mengutip Appadurai dicirikan oleh perpindahan orang (ethnoscape), pengaruh teknologi (technoscape), pengaruh media informasi (mediascape), aliran uang dari negara kaya ke negara miskin (finanscape), dan pengaruh ideologi seperti HAM dan demokrasi (ideoscape) tidak dapat dihindari oleh kebudayaan Bali. Akibat sentuhan budaya global ini memunculkan terjadinya ketidakseimbangan atau kehilangan orientasi (disorientasi ) dan dislokasi hampir pada setiap lini kehidupan masyarakat.

Menurut Atmaja ( BP, 5 Juli 2006) bahwa ada perubahan besar dalam masyarakat Bali yakni dari masyarakat yang lebih menekankan pada kekayaan spiritual atau batiniah bergeser ke arah msyarakat yang lebih mengutamakan kekayaan materi atau lahiriah-homo hedonicus. Berkenaan dengan hal itu, maka orang yang dihargai dalam masyarakat bukan orang yang kaya secara batiniah atau mengembangkan pola hidup sederhana melainkan orang yang kaya secra materi sebagaimana tercermin pada benda-benda simbol; status sosial yang dimilikinya. Pendapat Atmaja tersebut berkenaan dengan pencurian pratima yang dilakukan oleh orang Hindu sendiri. Betapa telah terjadi kemisikinan rohani pada orang Hindu sendiri . Titib mengatakan bahwa telah terjadi kerapuhan moralitas (banalisasi) pada umat Hindu di Bali.

Orang yang miskin secara material dapat melakukan perbuatan yang menyimpang kalau ia memiliki mental yang lemah. Oleh karena kemiskinannya ia menjadi hidup tertekan dalam memenuhi kebutuhannya. Kitab Sarasamucaya berulang-ulang menyebutkan agar kemiskinan sedapat mungkin dihindari dengan jalan bekerja dan hidup lebih teratur. Dalam Sarasamucaya juga disebutkan bahwa yang dimaksud orang miskin adalah orang yang tidak pernah berdana punya, meskipun ia memiliki harta benda berlimpah ruah. Kemiskinan ini dapat digolongkan kemiskinan rohani.

Tidak ada sesuatu terjadi tanpa karma dan kehendak Tuhan. Ada beberapa sebab terjadinya kemiskinan diantaranya yang bersangkutan malas bekerja dan tidak punya ketrampilan serta wawasan. Kemiskinan ekonomi terjadi karena Sancita Karmapala, artinya kemungkinan penjelmaan terdahulu berbuat serakah. Tidak senang bekerja, tetapi loba sehingga dalam penjelamaan berikutnya menjadi miskin. Sifat kikir tidak pernah berdana punya dapat juga menimbulkan kemisikinan dalam penjelmaan berikutnya

Kemiskinan adalah sebuah kenyataan yang harus dihadapi dan itu adalah karma. Untuk mengubahnya hanya dengan karma juga. Timbulnya kemiskinan akibat dari karma buruk yang pernah dilakukan entah pada saat kehidupan sekarang atau pada kehidupan yang dulu. Kemiskinan yang dihadapi dengan pemahaman yang benar berdasarkan agama, tidak akan mendorong munculnya perbuatan adharma. Pemahaman ajaran karma pala dapat mendorong upaya-upaya melakukan karma baik berdasarkan jnana dan bhakti atau berdoa pada Tuhan.. Kemiskinan perlu dihadapi dengan kegiatan beragama yang lebih baik,

Swami Vivekananda menyatakan salah satu hal yang menjadikan akar semua kejahatan adalah kondisi orang yang miskin. Dalam kitab Sarasamucaya (280) dinyatakan bahwa orang miskin itu sama dengan orang mati seperti persembahan upakara tanpa daksina. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa betapa menderitanya bila orang miskin itu melakukan perbatan buruk dan dosa (281), apalagi orang misikin itu bodoh, miskin dan kelaparan yang menyebabkan orang meninggalkan dharma/kebajikan (291).


Kemiskinan karena Budaya Patriarki

Menurut I Nyoman Wijaya (dalam Putrawan, 2006: 11) sebenarnya telah terjadi keruntuhan budaya Bali yang salah satunya disebabkan karena kultur pareiarki yang juga merambah lingkungan politik, ekonomi termasuk agama juga disebabkan oleh budaya kapitalisme yang telah mencekoki sistem keyakinan beragama misalnya bergesernya konsep pemaknaan ajaran karmapala dari ide untuk mentransformasi diri digantikan dengan ritual megah, Tidak apa-apa melakukan tindak kejahatan yang bisa ditebus dengan upacara ngaben yang besar. Keruntuhan ini diperparah lagi dengan kelemahan orang Bali yaitu suka pamer. Dalam urusan ritual orang Bali masih kalah start dengan kompetiter lainnya. Penyebab lainnya karena tidak dipraktikkannya falsafah tapak dara atau swastika melakukan hubungan dengan . Konsep ini ideal untuk melakukan hubungan dengan Tuhan yang sepatutnya sebanding dengan waktu dan biaya layanan sosial kemanusiaan, dan lingkungan (Tri Hita Karana). Akan tetapi, ironisnya yang vertikal saja dipikirkan dan dilakukan sedangkan tindakan untuk sesama sangat kccil.

Wiana (2002:98) menambahkan tentang kemiskinan kasih sayang yang dimiliki manusia karena tidak mau memutar roda yadnya dengan adil. Sebagaimana Bhagawadgita III.16 mengajarkan agar manusia aktif memutar roda roda yadnya . Barang siapa yang tidak ikut memutar roda yadnya tersebut yang timbal balik itu sesungguhnya mereka itu adalah jahat. Untuk mengentaskan miskin perhatian dan miskin rasa keadilan pada nasib orang lain, maka dibutuhkan kepedulian dengan sesama sebagai perwujudan Tat twam asi.

Menurut Arjani ( 2007:25) pada masyarakat Bali yang senyatanya menganut sistem kekerabatan patrilinial, budaya patriarkinya masih sangat kental. Pada sistem kekerabatan seperti ini nilai anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Anak laki-laki yang karena kedudukannya sebagai pemikul dharma serta sebagai pewaris dan penerus keturunan (purusa) dalam keluarga, maka mereka akan merasa lebih superior dan berkuasa. Sementara itu perempuan ada pada posisi inperior. Hal ini pada akhirnya akan membatasi akses perempuan terhadap berbagai sumber daya

Pendapat Arjani sesuai dengan Muhadjir (2005: 166) bahwa sumber permasalahan kemiskinan yang dihadapi perempuan terletak pada budaya patriarki yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat yang memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin pada kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara dan menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi resoursis yang bias gender. Kultur yang demikian akhirnya bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marjinalisasi, eksploitasi, maupun kekerasan pada perempuan.

Kemiskinan perempuan di bidang pendidikan misalnya dapat dilihat dari tingkat pendidikan perempuan yang masih jauh lebih rendah daripada tingkat pendidikan laki-laki. Pada tahun 2005 angka buta huruf penduduk perempuan mencapai 5,47% sedangkan laki-laki hanya 1,62&. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor seperti adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur, perempuan tidak dinggap investasi keluarga karena setelah menikah akan menjadi milik orang lain (suaminya (Arjani, 2007:26).


Peran Negara dan Melaksanakan Dana Punya

Negara memiliki peran sangat penting dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Robert Chambers (1983) kemiskinan merupakan akibat dari pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Pemusatan kekayaan dan kekuasaan memang merupakan sesuatu yang melekat dalam sistem politik dan ekonomi liberal. Hal itu bukan saja bertentangan pada konstitusi kita, tetapi juga bertentangan dengn ajaran Hindu. Oleh sebab itu untuk aspek strategis yang menyangkut hayat hidup orang banyak negara tetap harus menjamin bahwa kepentingan nasional dan rakyat secara keseluruhan benar-benar terlindungi

Selain negara berperan dalam mengentaskan kemiskinan, maka umat Hindu diharapkan untuk dapat melaksanakan danapunya terhadap sesama yang memerlukan. Dana punya adalah pemberian dengn tulus iklas sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Pemberian tersebut dapat berupa nasihat/wejangan atau petunjuk hidup, yang mampu mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik (Dharmadana), berupa pendidikan (Vidyadana), dan berupa harta benda (Arthadana) yang bertujuan untuk menolong atau menyelamatkan seseorang atau masyarakat.

Ajaran dana punya bertujuan untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan lahir batin yang akan mengantar manusia mencapai surga bahkan moksa. Jadi menurut hukum Hindu, ajaran dana punya ini wajib hukumnya, wajib dilaksanakan oleh setiap umat Hindu.

Ajaran dana punya dilandasi oleh ajaran tat twam asi , yang memandang setiap orang seperti diri kita sendiri yang memerlukan pertolongan, bantuan atau perlindungan untuk mewujudkn kebahagiaan hidup yang sejati seperti diamanatkan dalam kitab suci Veda, ”Vasudhaivakutumbakam” semua mahluk adalah bersaudara. Berikut dikutipkan sloka tentang dana punya :


”Semoga kita dapat mengabdikan diri kita menjadi instrumen Tuhan yang Maha Esa dan dapat membagikan keberuntungan kita kepada orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan (Rgveda 1.15.8)


Hendaknya mereka memperoleh kekayaan dengan kejujuran dan dapat memberikan kekayaannya itu dengan kemurahan hati, mereka tentunya akan dihargai oleh masyarakat. Semogalah mereka tekun bekerja dan meyakini kerja itu sebagai bakti kepada Tuhan yang Maha Esa (Rgveda 1.15.9).


Penutup

Ajaran Hindu yang menjiwai kebudayaan Bali untuk peduli terhadap kaum miskin dan upaya terus menerus membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan merupakan ajaran yang sangat penting. Akan tetapi betapa pun kuatnya seruan untuk peduli kepada kaum miskin fungsi agama tetap sebagai seruan moral yang tidak mempunyai kekuatan memaksa. Hindu memang mewajibka dana punya, tetapi itu semua sebatas anjuran moral sehingga tidak berdampak signifikan jika tidak ditopang oleh sistem ekonomi dan sosial yang memihak kepada kaum miskin.

Budaya patrarki yang dianut masyarakat Bali telah memunculkan kemiskinan pada perempuan bukan hanya dari sektor ekonomi, tetapi juga multidimensional seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan politik, informasi, kesehatan, dan lain-lain.


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar